Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) periode 2014-2016 Sudirman Said menyampaikan pembangunan sektor energi membutuhkan kebijakan yang konsisten.
Menurutnya di Indonesia, situasi kebijakan energi kerap berganti-ganti, inkonsistensi, serta tidak dapat diprediksi.
Hal ini membuat investor energi berpikir ulang untuk menanamkan modalnya di Indonesia.
“Karakter pembangunan di sektor energi selalu membutuhkan investasi besar, padat modal dan teknologi, serta memerlukan waktu panjang untuk mencapai titik impas,” kata Sudirman dalam diskusi publik virtual yang digelar KAHMI, Jakarta, Selasa (28/7/2020).
“Kalau bicara return bisnis energi paling tidak minimal butuh 20 tahun,” tambahnya.
Lebih lanjut, Sudirman menyebut karena kapasitas keuangan terbatas maka Indonesia sudah pasti memerlukan kemitraan investasi internasional untuk mengembangkan sektor energi nasional.
“Investor sektor energi di dunia selalu membutuhkan keberlanjutan dan konsistensi kebijakan. Iklim investasi ini yang harus dibangun, bila kita mau mengembalikan sektor energi sebagai lokomotif pemulihan ekonomi ke depan,” kata pria yang juga Ketua Institut Harkat Negeri tersebut.
Sudirman menilai sektor energi nasional dalam kondisi pertumbuhan yang tidak memadai.
Proyek-proyek yang dalam segmen pipeline ditunda atau dibatalkan yakni sebab utamanya adalah kebijakan energi yang tidak konsisten.
“Di tambah lagi adanya beban politik populis, dan kecenderungan mengabaikan pandangan teknokratis. Wajar jika para investor internasional berfikir ulang untuk masuk ke dalam sektor energi di Indonesia,” urainya.
Sudirman berpandangan, jika ingin sektor energi memberikan kontribusi yang besar untuk ekonomi nasional maka kembali pada semangat UU Energi dan semua ikutannya, seperti Kebijakan Energi Nasional dan Rencana Umum Energi Nasioanl (RUEN).
Menurutnya kebijakan energi harus mengarah pada dipacunya sektor energi besar-besaran di antaranya dengan cara kembali ke alam, perkuat teknokratik dan minimalkan polititisasi, ikuti best practices global, dan minimalkan konflik kepentingan.
Usai kembali menjalani sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (5/8/2017), pedangut Saipul Jamil menyempatkan diri menyanyikan sepenggal lirik.
Saipul Jamil kecewa lantaran belum bisa mendapat jatah bebas bersyarat dalam rangka pencegahan Covid-19 beberapa bulan silam.
Hal tersebut diungkapkan oleh Halim Darmawan, kuasa hukum Saipul Jamil, usai mengikuti sidang S3 ilmu hukum di Universitas Jayabaya.
Halim Darmawan menuturkan Saipul Jamil tak bisa mendapat bebas bersyarkat karena secara prosedur kliennya itu tak memenuhi syarat.
"Ya pasti ada kecewa, karena kan dia punya hak masing-masing setiap perlakuan di muka hukum sama, enggak ada yang beda," katanya di Universitas Jayabaya, Jakarta Timur, Selasa (28/7/2020).
"Tapi mungkin prosedur dan proses hukumnya yang beda. Pasti kan berpikir, 'kenapa saya tidak dapat tapi yang lain dapat?' Nah tergantung prosedur hukum mana yang dilakukan," bebernya.
Halim Darmawan juga mengatakan bahwa kliennya itu sudah terlihat ikhlas.
Halim Darmawan, kuasa hukum Saipul Jamil, baru saja menyelesaikan pendidikan S3nya di Universitas Jayabaya, Jakarta Timur, Selasa (28/7/2020). (Tribunnews.com/Bayu Indra Permana)
Sebab, sejak mendapat putusan, kliennya itu tak meminta bantuan untuk melakukan upaya hukum apapun.
"Sampai saat ini dia belum cari saya untuk upaya hukum, entah itu banding maupun kasasi, mungkin sudah (ikhlas) ya," ujarnya.
Sekiranya 4 tahun Saipul Jamil menjalani hukuman di Lapas Cipinang, terkait dua kasus yang menjeratnya.
Pertama, ia terjerat kasus tindak asusila yang membuatnya ditahan 5 tahun.
Kemudian, ia terbukti menyuap panitera PN Jakarta Utara sebesar Rp 250 juta untuk bisa meringankan hukumannya.
Oleh karena tindakannya, Saipul Jamil terjerat tindak pidana korupsi.
Ketua Tim Pakar Gugus Tugas Nasional Prof Wiku Bakti Bawono Adisasmito saat konferensi pers di Media Center Gugus Tugas Nasional, Jakarta, Kamis (25/6/2020).
Penularan virus SARS-CoV-2 masih terjadi di tengah masyarakat. Jumlah konfirmasi positif mencapai angka 102.051 per hari ini, Selasa (28/7). Ini menunjukkan virus penyebab COVID-19 sebagai ancaman bahaya terhadap masyakarat.
Sebagian orang melihat kenyataan penyebaran virus SARS-CoV-2 merupakan sebuah konspirasi. Hal tersebut disampaikan Juru Bicara Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19 Prof Wiku Adisasmito saat konferensi pers di Media Center, Graha BNPB, Jakarta, pada Selasa (28/7). Ia menegaskan, COVID-19 bukan konspirasi.
"Seperti yang kita lihat bersama, kasusnya semakin lama semakin meningkat, tidak hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia, dan sudah banyak korban yang berjatuhan, banyak tenaga kesehatan yang gugur, bukan hanya di Indonesia tapi juga di tempat lain di dunia," ujarnya.
Ia mengimbau masyakarat untuk tidak lengah. Kondisi saat ini dibuktikan dengan data yang riil dan yang dihadapi hampir seluruh negara di dunia.
"Jadi, bukan berupa konspirasi. Kami mohon agar, semua pihak melihat apa yang terjadi di angka yang ada di seluruh dunia, dan kita betul-betul menjaga keamanan dan keselamatan anggota keluarga kita semuanya," imbaunya.
Selanjutnya Wiku berpesan setiap individu untuk memberikan pesan yang baik kepada publik.
Ia mengharapkan siapa pun sebagai figur publik untuk menjaga dan menyampaikan pesan kepada masyarakat berdasarkan data dan informasi yang benar, dari sumber terpercaya.
"Silakan bertanya kepada para pakar agar, informasinya bisa disampaikan kepada masyarakat sehingga masyarakat bisa mengikutinya dengan baik," lanjut Wiku yang juga ditunjuk sebagai Tim Pakar Satgas Penanganan COVID-19.
Ia menekankan informasi yang disampaikan kepada masyarakar diharapkan tidak memberikan bencana, tetapi manfaat kepada masyarakat yang mendengar.
"Ini menjadi tugas kita bersama untuk bersatu melawan COVID-19 agar bangsa kita bisa selamat," ujar Wiku.
Terkait penambahan kasus konfirmasi positif COVID-19 harian, satgas mencatat kasus baru per hari ini (28/7) berjumlah 1.748. Jumlah tertinggi teridentifikasi di DKI Jakarta dengan penambahan 409 kasus, Provinsi Jawa Timur 313, Jawa Tengah 185, Sulawesi Selatan 132 dan Jawa Barat 128.
Seleksi PTMSI Kabupaten Bogor jelang Babak Kualifikasi Porda Jabar di tahun 2021
Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia (PTMSI) Kabupaten Bogor, saat ini fokus melakukan seleksi atlet yang nantinya akan diikutsertakan pada Porda Jawa Barat XIV 2022 di Tasikmalaya, Subang dan Bandung.
Ketua PTMSI Kabupaten Bogor, Nurdin menjelaskan bahwa seleksi yang dilaksanakan oleh pihaknya guna menyiapkan kekuatan jekang Babak Kualifikasi Porda Jabar yang dilaksanakan awal 2021 mendatang.
“Seleksi ini untuk membentuk atlet tangguh sekaligus jadi barometer kekuatan para petenis Kabupaten Bogor yang tersebar di beberapa PTM se-Kabupaten Bogor," ujarnya.
Lebih lanjut, Nurdin menegaskan bahwa pihaknya fokus dengan pelaksanaan seleksi dan pembinaan petenis terlebih dahulu.
"Jangan dulu berpikir soal Porda, karena kita harus mengikuti tahapan yang tak kalah penting yakni Babak Kualifikasi atau BK Porda Jabar XIV tahun 2022,” tegasnya.
Peserta seleksi PTMSI Kabupaten Bogor jelang Babak Kualifikasi Porda Jabar di tahun 2021
Menyinggung soal Porda XIV Jabar 2022 mendatang, Nurdin menegaskan, PTMSI Kabupaten Bogor akan berusaha all out memberikan prestasi terbaik bagi Kabupaten Bogor di ajang pesta olahraga empat tahunan dan terbesar di Jawa Barat nanti.
“Semua cabang olahraga pasti punya target yang terbaik bagi Kabupaten Bogor. Hal ini juga yang kami canangkan bersama para pengurus, pelatih dan para atlet untuk memberikan prestasi terbaik bagi Kabupaten Bogor,” bebernya.
Pada Porda Jabar 2018 yang diselenggarakan di Kabupaten Bogor, cabang olahraga tenis meja menjadi salah satu cabor penyumbang medali emas.
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan harus mengambil peran mengantisipasi dampak pandemi coronavirus disease 2019 (Covid-19) terhadap dunia pendidikan di Indonesia.
Pada saat ini, berbagai permasalahan terjadi di bidang pendidikan. Salah satunya kurang efektif metode pembelajaran jarak jauh (PJJ) karena masih terdapat kendala yang dialami pelajar selama mengikuti PJJ.
Ketua Umum Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama, Nurul Hidayatul Ummah, mengatakan PJJ tidak tertata secara baik, sehingga menimbulkan permasalahan yang besar karena tidak ada singkronisasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Menurut dia, PJJ menjadi dilematis bagi seluruh rakyat Indonesia mulai dari dana BOS yang hanya di tujukan bagi platform digital sehingga dana pengembangan kreativitas siswa menjadi terhambat.
"Pemerintah Pusat harus terjun langsung dalam melindungi dan menjaga anak-anak mendapat akses pendidikan baik secara tatap muka maupun daring. Di tengah wabah covid-19 perlu diingat tidak semua daerah mendapatkan akses dan ketersediaan internet maupun gawai, hal ini harus diprioritaskan agar tidak terjadi kesenjangan, " ujarnya, Selasa (28/7/2020).
Temuan, sejumlah kasus di beberapa daerah menjadi bukti. Di Lampung ada pencurian laptop agar anaknya bisa sekolah melalui PJJ, dan juga di Rembang yang sekolah sendiri karena tidak memiliki HP.
Oleh sebab itu, Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama bersama Organisasi Poros Pelajar Tingkat Pusat memberikan pernyataan di antaranya:
1. Indonesia dibangun atas dasar kesatuan dari Sabang sampai Merauke dengan beragam Ras, Suku, Budaya dan Agama sehingga pendidikan merupakan amanah konstitusional yang harus dibenahi terlebih dahulu. Pendidikan adalah hak semua manusia di Indonesia, bukan semata-mata mereka yang memiliki uang saja yang bisa mendapatkan akses pendidikan, tetapi mereka yang miskin dan berada dikawasan 3T perlu dan wajib mendapat pendidikan.
2. Pemerintah Pusat yang dalam hal ini Kemendikbud harus terjun langsung dalam melindungi dan menjaga anak-anak termasuk mendapat akses pendidikan baik secara tatap muka maupun daring, khusus ditengah wabah covid-19 perlu diingat tidak semua daerah mendapatkan akses dan ketersediaan internet maupun gawai, hal ini harus diprioritaskan agar tidak terjadi kesenjangan yang nyata antara anak daerah dan perkotaan karena seluruh anak-anak di Indonesia memiliki hak yang sama untuk sekolah.
3. Kami Organisasai Poros Pelajar Tingkat Pusat menekankan arti pentingnya pendidikan karakter dan pendidikan yang berpihak kepada pelajar serta pemerintah harus hadir ditengah anak-anak bukan persoalan fasilitas tetapi berbentuk kepedulian dan memberikn hak serta kewajiban terhadap anak.
El Ibnu ketika ditemui di gedung Trans TV, Jalan Kapten Tendean, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Rabu (22/7/2020).
El Ibnu, vokalis Elkasih, enggan merepotkan teman-temannya, sejak tinggal di Panti Jompo Yayasan GPIB Pniel, Pondok Aren, Tangerang Selatan.
Makanya, ia enggan berharap banyak, teman-temannya datang menjenguk di panti jompo. Namun, bukan berarti ia melarang apabila ada yang datang menemuinya.
Teman-teman musisi yang pernah datang, yakni Ruri Repvblik dan Rizki The Potters.
"Aku enggak mau ganggu kalian, tapi kalau mau datang monggo," tutur El Ibnu lewat tulisan, seperti dikutip dari kanal YouTube ITIIK Family, Selasa (28/7/2020).
El Ibnu ketika ditemui di gedung Trans TV, Jalan Kapten Tendean, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Rabu (22/7/2020). (Warta Kota/Arie Puji Waluyo)
Sehari-hari El Ibnu yang menggunakan kursi roda setelah mengidap stroke.
Ia melakukan aktivitas seperti mendengarkan musik, menulis status inspirasional di Instagram, atau mendengarkan firman Tuhan dari kursi roda.
Karena kesulitan berbicara, El Ibnu memakai ponselnya untuk mengetik kalimat yang dia ingin sampaikan.
Vokalis grup band Elkasih, Noventino Budi Lesmana atau yang juga akrab disapa El Ibnu ditemui usai menjadi nara sumber di sebuah stasiun TV di Jakarta Selatan, Rabu (22/7/2020). El Ibnu yang mengalami stroke sejak tahun 2015 kini hanya bisa duduk di kursi roda dan tinggal di panti jompo Yayasan Kasih Orang Tua dan Peduli Anak PNIEL. Meski menderita stroke dan ditinggal oleh istrinya, El Ibnu tidak menyerah dan bertekad untuk sembuh. Tribunnews/Herudin (Tribunnews/Herudin)
Pria berusia 41 tahun itu mengaku memiliki banyak ide lagu yang dia rangkai di otaknya dan berharap bisa bernyanyi lagi.
"Nunggu bisa ngomong aja," tulis El Ibnu.
Sejak 2015, El Ibnu sudah tiga kali terserang stroke. Dia harus duduk di kursi roda karena masih belum bisa berjalan kaki dengan normal.
El Ibnu datang ke panti jompo itu sejak 13 Juni 2020 setelah diantar temannya.
Vokalis grup band Elkasih, Noventino Budi Lesmana atau yang juga akrab disapa El Ibnu ditemui usai menjadi nara sumber di sebuah stasiun TV di Jakarta Selatan, Rabu (22/7/2020). El Ibnu yang mengalami stroke sejak tahun 2015 kini hanya bisa duduk di kursi roda dan tinggal di panti jompo Yayasan Kasih Orang Tua dan Peduli Anak PNIEL. Meski menderita stroke dan ditinggal oleh istrinya, El Ibnu tidak menyerah dan bertekad untuk sembuh. Tribunnews/Herudin (Tribunnews/Herudin)
Rizki Dwi Cahyo di podium juara ketika mengikuti kejuaraan badminton tingkat internasional
Pebulutangkis peringkat pertama tingkat nasional Kelompok Usia (KU) 14, Rizki Dwi Cahyo sebut dirinya mengidolakan Taufik Hidayat dan Lin Dan.
Pebulutangkis yang berasal dari Kabupaten Bogor dan tercatat sebagai pelajar SMPN 2 Sukaraja, Kabupaten Bogor itu mengaku kedua atlet yang diidolakannya menjadi motivasi lebih dalam meraih peestasi.
"Kalau untuk pebulutangkis yang menjadi insoirasi itu Taufik Hidayat dan kalau luar negeri Lin Dan. Keduanya pebulutangkis hebat," ujarnya.
Lebih lanjut, Cahyo berharap agar dirinya mampu mengikuti jejak kedua idolanya dengan tampil di ajang kejuaraan bergengsi All England.
"Saya juga ingin tampil memperkuat Indonesia di berbagai ajang seperti Piala Thomas, bisa tampil di All England dan berbagai kejuaraan bergengsi lainnya," ungkapnya.
Tak hanya itu, Cahyo menegaskan, ia merasa bangga kepada kedua orang tuanya yang terus mendukung dirinya hingga bisa jadi pemain bulutangkis yang menempati peringkat 1 nasional di KU 14 saat ini.
"Terima kasih untul kedua orang tua saya dan keluargaainnya yang menuntun hobi saya. Untuk meningkatkan motivasi supaya sukses dalam karirnya di dunia bulutangkis, saya membaca buku-buku kaitan motivasi," ungkapnya.
Sementara itu, Haryono, orang tua dari Cahyo mengatakan, Kiprah anaknya dalam olahraga bulutangkis dimulai saat anaknya berusia 5 tahun dan itu terjadi ketika menyaksikan kakaknya lagi bertanding di Jakarta pada salah satu kejuaraan nasional.
“Sejak pulang menyaksikan kakanya bertanding, Cahyo langsung termotivasi dan saat itu juga dia mulai berlatih bulutangkis,” jelasnya.
Selain itu, Haryono selalu menekankan kepada Cahyo soal disiplin dalam segala hal.
Menurutnya, hal tersebut adalah kunci untuk meniti kesuksesan dalam meniti karir di bidang yang ditekuni.
“Saya tekankan ia harus fokus dan disiplin dalam berlatih, disiplin dalam konsumsi makanan dan disiplin dalam memanfaatkan waktu istirahat," tandasnya.
Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP HIPMI), Mardani H Maming
Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP HIPMI), Mardani H Maming berharap pemerintah bisa memproteksi dan mendukung kemajuan industri baja nasional.
Salah satunya dengan sinergi BUMN dan juga proyek-proyek pemerintah.
Hal itu dikatakannya saat melakukan penandatanganan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) dengan Direktur Utama PT Krakatau Steel (Persero) Tbk Silmy Karim dalam kolaborasi membangun kemandirian industri baja nasional.
Maming meyakini, dalam 5 hingga 10 tahun ke depan bahwa pemimpin bangsa Indonesia adalah anak muda dalam memasuki era bonus demografi.
Tapi, hal-hal kecil seperti pemerintah tidak membuat regulasi untuk anak muda berani menjadi pengusaha, sehingga anak muda tidak diberi kesempatan oleh pemerintah.
"Kalau tidak ada regulasi atau ruang lingkup, mau jadi pengusaha takut, modal susah persaingan ketat. Kalau kita tidak membuat regulasi untuk anak muda, era bencana bonus demografi yang kita hadapi. Karena kita tidak mempersiapkan anak muda kalau tidak dibuat regulasinya, tidak ada masa transisi. Anak muda harus diberi kesempatan," katanya di Gedung Wisma Baja, Jakarta Selatan, Selasa (28/7/2020).
Dalam kolaborasi untuk memajukan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dan industri baja nasional tersebut, Maming mengatakan, kerjasama ini dilakukan dalam rangka menguatkan sinergi antara BUMN dan swasta untuk memajukan industri baja nasional melalui pemanfaatan kompetensi, fasilitas, jasa dan produk yang dimiliki baik oleh HIPMI maupun Krakatau Steel.
"HIPMI sangat mengapresiasi Krakatau Steel khususnya Direktur Utama PT Krakatau Steel Silmy Karim yang juga senior HIPMI yang berhasil membawa Krakatau Steel menjadi jauh lebih baik terlihat dari laporan keuangan semester satu yang profit dan usaha-usaha menekan efisiensi yang sudah dilakukan Krakatau Steel dalam satu tahun ke belakang. Ini merupakan terobosan Krakatau Steel setelah 8 tahun merugi," ujar Maming,
Maming dalam sambutannya juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada Direktur Utama PT Krakatau Steel Silmy Karim atas kerjasamanya, karena telah berkolaborasi sebagai partner. HIPMI sangat menyambut baik dan siap mendukung atas kerjasama yang dilakukan.
"Kami HIPMI berterimakasih kepada Direktur Utama PT Krakatau Steel Abang Silmy Karim dalam kerjasama ini. HIPMI bangga memiliki senior seperti Dirut KS, yang sudah benar-benar menunjukkan bahwa kader HIPMI bisa memberikan kontribusi dan performa positif sebagai profesional di BUMN. Banyak kader-kader HIPMI yang membuktikan itu, salah satunya Kepala BKPM, Menteri BUMN, dan juga Dirut KS," ucapnya.
Di tempat yang sama, Direktur Utama PT Krakatau Steel Silmy Karim mengatakan bahwa pihaknya akan menciptakan sinergi yang harmonis dengan semua pihak untuk mendayagunakan potensi yang ada agar dapat memberikan kebaikan pada industri baja nasional.
"Krakatau Steel membuka kesempatan untuk pihak swasta khususnya pengusaha muda untuk bisa kolaborasi dengan Krakatau Steel sesuai dengan arahan Presiden dan Menteri BUMN," jelas Silmy.
Jangan Pakai Kresek Hitam Lagi untuk Bagikan Daging Kurban, Ini 4 Wadah Ramah Lingkungan
TRIBUNJUALBELI.COM - Hari Raya Idul Adha segera tiba, sayangnya kita masih dalam situasi pandemi dimana semua kegiatan wajib dijalankan sesuai protokol kesehatan.
Selain protokol kesehatan dalam rangka penyembelihan hewan kurban, ada baiknya kita juga memperhatikan pengemasan daging yang akan dibagi-bagikan.
Cita-cita warga dunia termasuk Indonesia adalah bisa bebas dari plastik, ini menyangkut pengemasan daging kurban yang biasanya pakai kresek hitam pun jadi sorotan di Indonesia.
Seperti di DKI Jakarta, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyerukan agar seluruh panitia kurban tidak lagi menggunakan plastik sekali pakai sebagai wadah daging kurban.
Menurut catatan, DKI Jakarta memproduksi 7.000 ton sampah setiap harinya. Sekitar 1.900-2.000 ton di antaranya merupakan sampah plastik.
Inovasi pengemasan tersebut juga dilakukan di Jawa Tengah.
Sejumlah rumah pemotongan hewan (RPH) sebagai tempat penyembelihan hewan kurban telah menyiapkan kemasan besek.
Manager Kampanye Perkotaan dan Energi Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Dwi Sawung menyebutkan, inovasi pengemasan daging kurban yang ramah lingkungan memang penting dilakukan.
"Iya (penting)," kata Dwi saat dihubungi Kompas.com, Senin (27/6/2020) siang.
Menurut dia, ada sejumlah bahan ramah lingkungan yang dapat digunakan untuk kemasan daging kurban.
Cara masak gulai agar bumbu bisa meresap sempurna ke dalam daging
Gulai kambing menjadi salah satu santapan yang selalu hadir saat Idul Adha tiba.
Meski terlihat mudah dibuat, memasak gulai kambing ternyata memiliki kesulitan sendiri.
Salah satunya adalah bumbu sulit meresap ke dalam daging kambing.
Sebagian besar masyarakat Indonesia pasti gemar makan gulai.
Apalagi sebentar lagi akan memasuki momen Idul Adha.
Meski disebutkan bahwa gulai merupakan pengembangan dari kari sehingga mungkin saja dikenal masyarakat kita dari India, tetapi gulai kita sesungguhnya berbeda.
Bayi berusia nol sampai enam bulan biasanya masih sering gumoh atau mengeluarkan cairan dari mulutnya setelah minum asi atau setelah makan.
Gumoh ini memang wajar terjadi pada anak karena sistem pencernaan mereka yang masih belum optimal karena masih proses penyesuaian.
Yang harus diperhatikan orang tua, saat anak gumoh harus segera dibersihkan apalagi gumoh terjadi saat anak sedang tidur telentang.
Dr. Ade Djanwardi Pasaribu Sp.A menjelaskan kalau gumoh tidak segera dibersihkan takutnya gumoh terhirup oleh anak dan masuk ke saluran pernapasan yang bisa menyebabkan infeksi.
"Kalau tidak segera dibersihkan jadi sesak, bayi biru, atau atau malah fokus infeksi. Sama seperti mengahadapi kalau anak tenggelam harus segera ditolong," kata dr. Ade saat live bersama IDAI beberapa waktu lalu.
Dr. Ade juga menyarankan saat anak gumoh sebaiknya segera gendong anak atau posisikan tubuh anak naik 30 derajat untuk membantu sistem pencernaannya.
"Jangan sampai gumoh sempeat masuk ke paru-paru, apakah langsung dimiringkan atau digendong," ucap dr. Ade.
Kemudian, untuk mengantisipasi gumoh posisi bayi saat menyusui juga diperhatikan, yakni bagian kepala hingga perut diposisikan naik 30 derajat.
Beri jeda dulu untuk tubuh anak mencerna makanan sebeleum ditidurkan atau bisa ditepuk-tepuk perlahan sambil digendong untuk memperlancar pencernaanya.
"Saat menyusui idealnya ibunya duduk dan setelah menyusui ditunggu dulu sampai bayi sendawa baru tidur dengan 30 derajat kepala lebih diatas supaya susu turun ke bawah," pungkas dr. Ade.
Artinya: "Saya niat puasa Arafah, Sunah karena Allah Ta’ala".
Dilansir oleh babel.kemenag.go.id, khusus untuk Puasa Arafah, fadhillahnya adalah mendatangkan kemuliaan bagi yang menjalankannya, antara lain:
Allah akan memberi keberkahan pada kehidupannya.
Bertambah harta.
Dijamin kehidupan rumah tangganya.
Dibersihkan dirinya dari segala dosa dan kesalahan yang telah lalu.
Dilipatgandakan amal dan ibadahnya.
Dimudahkan kematiannya.
Diterangi kuburnya selama di alam Barzah.
Diberatkan timbangan amal baiknya di Padang Mahsyar.
Diselamatkan dari kejatuhan kedudukan di dunia, serta dinaikkan martabatnya di sisi Allah SWT.
Dilansir kalteng.kemenag.go.id, Kepala Kantor Kementerian Agama Gunung Mas (Gumas), H Anang Rusli menjelaskan soal keutamaan puasa Tarwiyah dan puasa Arafah.
Puasa Tarwiyah adalah satu puasa yang dapat menghapuskan dosa selama setahun.
Selain itu ketika menjalankan puasa sunah Tarwiyah, umat muslim akan diberi keberkahan hidup dan dilipatgandakan amalan serta ibadahnya.
Sementara puasa Arafah dianggap sebagai salah satu ibadah puasa yang dapat menghapuskan dosa selama dua tahun.
Laksanakan puasa sunah Arafah, maka Allah akan mengampuni dosa tahun lalu, serta dijaga agar tidak melakukan dosa di tahun mendatang.
Keutamaan-keutamaan tersebut tertuang dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Qatadah Al-Anshar.
“Dengan puasa hari Tarwiyah dan puasa hari Arafah pahala kita akan bertambah, dosa-dosa kita dihapus, dan memperoleh ridho Allah SWT,” ucap H.Anang Rusli.
Puasa Tarwiyah dianjurkan untuk dilakukan, bagi yang berhaji maupun yang tidak sedang berhaji, bahkan akan lebih baik bila beserta tujuh hari sebelumnya.
Sedangkan puasa Arafah hanya disunahkan bagi yang tidak berhaji.
Sidang perceraian Meggy Wulandari dan komedian Kiwil kini memasuki tahap akhir.
Setelah menghadirkan beberapa saksi termasuk putra sulung mereka, agenda akan dilanjutkan pada kesimpulan yang nanti digelar pada 10 Agustus 2020 atau bertepatan dengan ulang tahun Kiwil.
"Iya karena semua sudah selesai, pembuktian sudah, saksi sudah, berarti besok 10 Agustus tepat ulang tahu mas Kiwil ada kesimpulan," beber Meggy Wulandari saat ditemui di Pengadilan Agama Cibinong, Kabupaten Bogor, Senin (27/7/2020).
"Agenda tanggal 10 kesimpulan setelah itu harapannya putusan," lanjut Soraya selaku kuasa hukum Meggy.
Akan tetapi Meggy Wulandari memperkirakan dirinya tak akan bisa hadir dalam sidang berikutnya. Sebab, saat ini ia sedang dalam kondisi yang tidak prima.
"Tapi kayaknya saya enggak bisa hadir karena sebenarnya kesehatan saya lagi drop. Berat badan turun drastis dari 63 sampai 57, (stres) ya bisa dibilang begitu tapi kan profesi yang saya geluti mengharuskan saya untuk bekerja dengan baik, profesional," tutur Meggy.
"Makanya besok saya pikir enggak bisa dulu karena pengin istirahat, nanti begitu sudang berikutnya yang putusan baru deh hadir," jelasnya.
Meggy Wulandari sudah yakin 100% untuk kembali bercerai dengan Kiwil. Ia sempat menikah lagi dengan Kiwil pada tahun 2013, namun kini rumah tangganya kembali bermasalah dan ia memutuskan untuk kembali bercerai.
Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Awi Setiyono memberikan keterangan pers terkait penetapan Buni Yani sebagai tersangka kasus dugaan pencemaran nama baik dan penghasutan yang berbau suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), di Mapolda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Rabu (23/11/2016) malam.
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Igman Ibrahim
- Karo Penmas Humas Polri Brigjen Pol Awi Setiyono menyebut biro pengamanan internal polri telah memeriksa Kombes Rachmat Widodo terkait viralnya aksi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Selain Rachmat, anak, istri dan keponakan perwira polri itu pun dihadirkan untuk dimintai keterangan.
"Biro Paminal Divisi Propam Polri telah melakukan pemeriksaan klarifikasi terkait dengan laporan sebelumnya termasuk kombes RW kemudian istrinya anaknya dan sepupunya," kata Awi di Mabes Polri, Jakarta, Senin (27/7/2020).
Dia mengatakan pemeriksaan tersebut untuk meminta keterangan dan klarifikasi mengenai kronologis penganiayaan yang berujung saling lapor antara Kombes Rachmat dengan anak dan istrinya.
"Tentunya kita menunggu hasil laporan penyelidikan dari paminal Divisi Propam Polri dan bagaimana kelanjutannya tentunya nanti kembali kepada berat ringannya pelanggarannya," terangnya.
Dia menuturkan anggotanya bisa dikenakan sanksi etik, disiplin ataupun pidana apabila terbukti melakukan pelanggaran dalam kasus tersebut.
"Pelanggaran yang dilakukan yang bersangkutan bisa dimungkinkan akan didisiplinkan dan bisa juga dimungkinkan terkait pelanggaran kode etik profesi polrinya. Kita lihat perkembangannya. Termasuk kasus pidananya," ujarnya.
Diberitakan sebelumnya, Markas besar kepolisian RI membenarkan Kombes Rachmat Widodo dilaporkan ke polisi oleh anaknya sendiri atas dugaan penganiayaan. Dalam kasus ini, Rachmat juga membuat laporan balik.
Kadiv Humas Polri, Irjen Polisi Argo Yuwono membenarkan Kombes Rachmat dan anaknya saling lapor ke kepolisian. Karena terdapat dua laporan berbeda, kini pihaknya menjadikan satu laporan tersebut di Polres Jakarta Utara.
"Saling lapor KDRT atau penganiayaan satu keluarga akhirnya ditarik semua ke Polres Jakarta Utara laporannya," kata Argo di Jakarta, Minggu (26/7/2020).
Peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jumat (24/7/2020) lalu.
Argo mengatakan saat itu anak Kombes Rachmat bernama Aurellia Renatha mencegah tindakan sang ayah yang tengah menyeret keponakannya yang masih kecil.
Dia mengatakan sang anak melakukan tersebut dengan cara mengigit tangan Kombes Rachmat agar melepaskan seretan yang dilakukan oleh ayahnya.
"RW menyeret keponakannya. Kemudian anaknya melihat dan membela keponakannya supaya gak diseret bapaknya dengan mengigit berupaya untuk melepaskan itu," jelasnya.
Alih-alih melepas seretan kepada ponakannya, Kombes Rachmat justru menampar anaknya. Keesokan harinya, Aurelia dan ibunya melaporkan kasus tersebut ke pihak kepolisian.
Sebaliknya, Argo mengatakan Kombes Rachmat juga melaporkan kasus tersebut ke kepolisian karena tak terima digigit oleh anaknya.
"Setelah digigit bapaknya langsung menampar anaknya. Besoknya hari sabtu ibu dan anaknya laporan ke polsek kelapa gading. Kemudian bapak (Kombes Rachmat, Red) laporan ke Polres Jakarta Utara," ujar dia.
Kementerian Sosial RI berterimakasih pada Tearfund dari Inggris atas kerja sama yang sudah berjalan dengan baik di RPTC Kemensos.
Kementerian Sosial RI berterimakasih pada Tearfund dari Inggris atas kerja sama yang sudah berjalan dengan baik di RPTC Kemensos pada Senin (27/7/2020).
Kemensos melalui Kepala Biro Perencanaan Adhy Karyono menyampaikan apresiasi untuk Tearfund yang telah memberikan perlindungan kepada masyarakat terdampak Covid-19.
"Apa yang dilakukan oleh Tearfund merupakan bentuk ideal dari kerja sama GO-NGO yang mampu mengisi gap dan bersifat complementary. Hal yang pada tataran slogan terlihat sangat utopis namun secata teknis sulit dilaksanakan," ucapnya.
Menurutnya, Tearfund yang baru pertama kali memiliki Memorandum Saling Pengertian (MSP) dengan Kemensos mampu membuktikan koordinasi yang baik, keterbukaan, fleksibilitas dalam perencanaan program.
Selain itu menurut dia Tearfund dapat memberikan ruang learning-process, kerja sama yang sinergis, efektif mengisi kekosongan dan saling melengkapi dari tahap awal-hingga akhir.
Kepala Biro Perencanaan berharap budaya dan energi positif yang telah ada antaranggota tim Kemensos atau Tearfund dapat dipertahankan dan ditingkatkan.
Terutama dalam program-program lain yang telah disepakati dalam MSP.
"Evaluasi pelaksanaan program akan dilakukan untuk memastikan efektivitas bantuan dan pengukuran dampak," ucapnya.
Serta mengukur peluang-peluang untuk program lanjutan termasuk bagaimana pemerintah daerah dapat memainkan perannya.
Kementerian Sosial RI berterimakasih pada Tearfund dari Inggris atas kerja sama yang sudah berjalan dengan baik di RPTC Kemensos. (Tribunnews.com/Mafani Fidesya Hutauruk)
Kemudian agar korban dapat mengakses program perlindungan dan pemberdayaan sosial yang ada di daerah.
Response Manager Indonesia Asia Cluster Tearfund Hera Natalia mengatakan dapat menggunakan sebagian dana cadangan kedaruratan mereka untuk mendukung pemerintah dalam penanganan Covid-19.
Menurutnya hal itu sesuai dengan kebutuhan lndonesia yang paling kontekstual baik melalui pendekatan kesehatan.
Pendekatan kesehatan menurutnya seperti penyediaan alat pelindung diri (APD) di bawah koordinasi pusat krisis, Kemenkes/BNPB maupun pendekatan sosial.
Kartiyani (27) menghilang selama tiga bulan sejak Rabu (12/2/2020) lalu.
Warga Desa Girimarto, Kecamatan Girimarto, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah, itu ditemukan tinggal kerangka pada Sabtu (16/5/2020).
Kepada polisi, keluarga korban mengaku terakhir melihat Katiyani keluar dari rumah pada pertengahan Febuari 2020.
Sejak itu, korban dilaporkan tidak pernah kembali ke rumah lagi.
Tiga bulan kemudian, pihak keluarga mendapat kabar jika korban ditemukan tak bernyawa dan hanya menyisakan kerangka manusia saja.
Kerangka Katiyani ditemukan pertama kali oleh petani yang hendak mencari rumput di jurang dekat pemakaman umum Giriharjo, Kecamatan Puhpelen, Wonogiri, Sabtu.
Saat ditemukan, kerangka Katiyani menggunakan jaket berwarna merah dan bercelana jins biru.
“Hasil tes DNA dengan keluarga yang bersangkutan ternyata sesuai.
Jadi kerangka manusia itu adalah saudari Katiyani,” ujar Kasat Reskrim Polres Wonogiri, Iptu Ghala Rimba Doa Sirang yang dihubungi Kompas.com melalui sambungan telepon seluler, Senin (27/5/2020) sore.
Dari hasil autopsi kerangka korban, sambung Ghala, Katiyani tewas tidak wajar.
Selain itu, hasil autopsi menyebutkan adanya dugaan kekerasan pada korban.
“Terlihat dari warna tulangnya di bagian dada yang berwarna agak coklat karena ada semacam penyerapan darah,” ungkapnya.
Untuk mengetahui penyebab kematian korban, polisi akan melakukan penyelidikan lebih dalam atas kejadian sebenarnya yang menimpa korban.
Artikel ini telah tayang di Tribunjateng.com dengan judul Kartiyani Warga Wonogiri Ditemukan Sudah Jadi Kerangka Setelah Hilang 3 Bulan, Ada Tanda Kekerasan
Pemerintah Malaysia menahan sebanyak 1.796 Warga Negara Indonesia (WNI) yang mempunyai masalah keimigrasian di negara tersebut dalam sejumlah operasi dalam kurun 1 Januari hingga 2 Juli 2020.
Selain menahan WNI, Imigrasi Malaysia juga menahan Bangladesh (258), India (271), Pakistan (152) dan Filipina (23). dan selebihnya warga negara lain
Sejauh ini total warga negara asing yang ditahan Imigrasi adalah 17.473 migran, setelah melakukan 4.301 operasi antara 1 Januari hingga 2 Juli tahun ini.
Warga negara asing yang ditahan tersebut adalah tidak mempunyai dokumen pengenalan diri, tinggal atau menetap melebihi waktu, memiliki dokumen (pas/permit) palsu dan lain-lain kesalahan yang melanggar peraturan keimigrasian.
Menteri Dalam Negeri Hamzah Zainuddin mengatakan Imigrasi berkomitmen untuk melindungi keamanan negara, ketika melakukan operasi penegakan di daerah.
Hal ini juga mengambil tindakan pencegahan untuk menghindari migran dari melewati batas tinggal di Malaysia.
"Dari 1 Januari hingga 2 Juli tahun ini, Imigrasi melakukan total 4.301 operasi yang melibatkan 68.033 inspeksi pada orang asing dan menangkap total 17.473 imigran ilegal di seluruh negeri, " katanya.
Hamzah berkata berdasarkan jumlah total, itu juga termasuk total 2.766 migran yang telah melakukan berbagai pelanggaran di bawah Pasal 15 (1) (c) UU imigrasi 1959/63 untuk overstaying.
Hamzah juga mencatat imigrasi telah melakukan deportasi melalui berbagai titik keluar di dekat pelabuhan imigrasi berdasarkan kesesuaian kebutuhan dan waktu.
"Per 2 Juli tahun ini, total 19.017 orang asing telah dideportasi dari Malaysia yang melibatkan proses negosiasi terus menerus antara pemerintah Malaysia dan pemerintah masing-masing, " katanya. (The Star)
Membaca artikel tentang BPJS pada sebuah koran terbitan tanggal 24 Juli 2020 di atas membuat penulis merasa harus merespon dan menjelaskan dari sudut pandang yang ada.
Semoga saja dengan sudut pandang ini akan terjadi keseimbangan informasi dalam konteks yang lebih obyektif sehingga publik dapat memahami tentang isu Jaminan Sosial ini secara lebih lengkap.
Di dalam artikel tersebut tersirat adanya persaingan walau tidak secara terbuka dalam penyelenggaraan Jaminan Sosial antara BPJS Ketenagakerjaan/BPJamsostek dengan Taspen dan ASABRI.
Di mana pada hakekatnya berdasarkan UU No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Taspen dan ASABRI harus bergabung ke dalam BPJS Ketenagakerjaan di tahun 2029.
Berkenaan dengan pasal inilah kemudian terjadi pendapat bahwa nasib ASN dan TNI/Polri akan berubah dalam kaitan manfaat yang akan didapat dari jaminan sosial yang melindungi mereka.
Selain daripada itu juga seolah BPJamsostek tidak akan mampu dalam melaksanakan penyelenggaraan Jaminan Sosial bagi ASN, TNI dan Polri.
Persepsi ini jelas adalah opini sepihak yang kurang relevan. Karena keberadaan Jaminan Sosial itu harus dipahami secara kehadiran Negara dalam melindungi rakyatnya.
Dalam hal ini golongan produktif baik yang berprofesi ASN, TNI, Polri, pekerja formal lainnya, pekerja informal bahkan bagi para penggiat usaha mandiri.
Tatanan perundangan dan peraturan turunan yang berkaitan dalam penyelenggaraan Jaminan Sosial akan selalu mencerminkan kehadiran Negara di atas sehingga adalah suatu keniscayaan bagi Negara untuk mengatur agar manfaat yang diterima oleh ASN, TNI dan Polri tidak berkurang jika nanti terjadi penggabungan di 2029.
Karena ini suatu bentuk ketidakadilan bertentangan dengan semangat keberadaan Jaminan Sosial itu sendiri yang merupakan manifestasi dari Pancasila, Sila Ke Lima – Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.
Jika dibilang BPJamsostek tidak mampu menyelenggarakan Jaminan Sosial pun, penulis pun bermaksud untuk mengangkat satu fakta prinsip, yaitu: BPJamsostek adalah lembaga yang mengejar, memetakan, mencari, dan mengakuisisi peserta Jaminan Sosial dan mengedukasi mereka tentang betapa pentingnya dan wajibnya ikut program jaminan sosial.
Hal ini tentu adalah upaya yang tidak mudah. Apalagi jika dibandingkan dengan Taspen yang menjamin ASN dan ASABRI yang menjamin TNI dan Polri. Karena setiap terbitnya SK pengangkatan ASN maka Pemerintah akan membayarkan iuran Jaminan Sosialnya di Taspen.
Begitu pula dengan ASABRI setiap SK pengangkatan TNI dan Polri terbit, maka dibayarkanlah iuran Jaminan Sosial ke ASABRI.
Jelas komplekasitas aktifitas BPJamsostek berbeda dengan Taspen dan ASABRI, Karena BPJamsostek harus berurusan dengan berbagai perusahaan, pekerja informal dan pengusaha UMKM.
Namun demikian penulis tidak bermaksud untuk membahas polemik ini lebih lanjut. Penulis lebih tertarik untuk mengangkat isu yang lebih strategis.
Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah harga mati. Ada kata satu dalam kata kesatuan dalam NKRI. Juga Sila Ke Tiga dari Pancasila – Persatuan Indonesia.
Namun mengapa penyelenggaraan Jaminan Sosial seolah tidak layak untuk disatukan? Mengapa ego sektoral selalu menjadi isu yang tidak kunjung selesai dan menambah inefisiensi?
Akhir tahun 2029 masih jauh. Penggabungan penyelenggaraan Jaminan Sosial ini tidak perlu dijadikan suatu polemik.
Mengapa kemudian tidak terjadi upaya kerja sama dan kemitraan antara ketiga lembaga tersebut mulai dari sekarang? Karena pada dasarnya masing-masing lembaga BPJamsostek, Taspen dan ASABRI bekerja di sektor peserta yang berbeda dan tidak beririsan secara kompetisi.
Banyak hal yang berkaitan dengan isu kerja sama dan kemitraan yang dapat dikerjakan oleh ketiga lembaga ini.
Yang pertama, adalah kerjasama dalam konteks data. Data yang ada di tiga lembaga ini akan dapat saling memberikan nilai tambah jika dilakukan suatu proses data enrichment dan gabungan data ini dapat dijadikan basis acuan pengukuran ekonomi nasional dalam konteks ketenagakerjaan.
Dan data ini adalah data yang sangat dinamis yang senantiasa berubah setiap harinya. Kerja sama data ini dapat menunjang juga terciptanya perlindungan Negara dalam lingkup Jaminan Sosial secara Holistik.
Karena tidak semua ASN memiliki anggota keluarga yang ASN saja, mungkin saja dalam keluarga itu ada seorang pekerja, pengusaha atau anggota TNI/Polri. Sehingga kerja sama dalam konteks data ini dapat memberikan nilai tambah tersendiri dalam penyelenggaraan Jaminan Sosial.
Kemudian, yang kedua adalah kerja sama pelayanan. Hal ini akan meningkatkan efisiensi pelayanan yang memberikan aksesibilitas dan portabilitas yang lebih luar bagi seluruh Rakyat Indonesia.
Lalu, yang ketiga adalah kerja sama investasi. Dengan kekuatan dana gabungan dari ketiganya, jika diatur dalam suatu strategi investasi yang pro rakyat, tentu akan memberikan manfaat dan daya ungkit yang sangat signifikan bagi perekonomian nasional secara riil.
Dan yang terakhir adalah kerja sama dalam konteks tanggung jawab sosial (CSR), ini tentu akan memberikan warna tersendiri dalam masalah isu sosial di Indonesia.
Apalagi jika berorientasi pada basis pengentasan kemiskinan dan pencerdasan kehidupan Bangsa.
Penulis sangat berharap kemitraan dan kerja sama ini dapat tercipta di masa depan yang tidak terlalu jauh. Agar kemudian cita-cita keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dapat lebih cepat terwujud.
Jika bank-bank BUMN yang bekerja dalam nuansa kapitalis bisa bergabung bekerja sama dalam Himbara demi kepentingan perbankan nasional, mengapa para penyelenggara Jaminan Sosial tidak? Ayo saatnya bersatu!
Sudirman Said 
