Kepala Kantor Kesbangpolinmas Kabupaten Garut Wahyudidjaya menunjukan berkas oganisasi atau paguyuban Kandang Wesi Tunggul Rahayu, Selasa (07/09/2020) Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat (Kesbangpolinmas) Kabupaten Garut digegerkan oleh sebuah ormas.
Ormas yang bernama Kandang Wesi Tunggul Rahayu diduga merubah lambang negara Indonesia Garuda Pancasila dan mencetak uang sendiri.
Keberadaan ormas ini pertama kali diketahui saat pegawai Kesbangpolinmas, Kabupaten Garut melakukan pemeriksaan berkas permohonan izin.
Diketahui bahwa mereka menggunakan lambang yang burung garuda yang telah diubah.
“Yang kita soal mengenai gambar garuda. Karena ini sebagai lambang negara dan sudah diatur dalam UU nomor 24 tahun 2009 tentang lambang negara,” kata Kepala Kesbangpolinmas Garut, Wahyudidjaya dikutip dari Kompas.com, Selasa (8/9/2020).
Wahyu melanjutkan penjelasannya, persyaratan pendaftaran ormas ini pun dinilai tidak lengkap.
Sebut saja seperti dokumen akta hukum dari KemenkumHAM atau surat keterangan terdaftar dari Kemendagri maupun akta notaris tidak ada.
Terlihat pada berkas Kandang Wesi Tunggul Rahayu, lambang burung garuda dibuat dengan menghadap ke depan.
Di bagian kepala juga ditambahi dengan mahkota. Pada tulisan semboyan Bhinneka Tunggal Ika pun diganti dengan "Soenata Logawa".
Selain itu, mereka ternyata juga mengedarkan uang sendiri untuk digunakan antaranggota.
Uang terdiri dari pecahan 20.000, 10.000, 5.000 hingga 1.000.
“Pakai foto ketua Paguyuban Tunggal Rahayu, tapi kalau lihat desain, ini gambar Soekarno sebetulnya, tapi mukanya diedit jadi foto yang bersangkutan,” tegas Wahyu.
Masih dikutip dari Kompas.com, Wahyu menuturkan, sampai saat ini lembaga ini belum mengantongi izin apa pun.
Perwakilan organisasi tersebut datang ke kantor Kesbangpolinmas Kabupaten Garut untuk mendaftarkan lembaganya.
“Jangankan akta hukum dari KemenkumHAM atau mungkin surat keterangan terdaftar dari Kemendagri, akta notaris saja tidak punya,” katanya.
Melihat ajuan pendaftaran dari lembaga tersebut, menurut Wahyu, pihaknya pun coba meminta klarifikasi dari orang yang mendaftarkan lembaga tersebut.
Namun, orang tersebut tidak datang lagi ke kantornya.
“Hasil rapat sepakat bahwa hukum menjadi prioritas untuk menangani hal ini, saat ini berproses secara bertahap apakah ini ditemukan unsur pidananya atau tidak,” ujar Wahyu.
Terkait dengan ketentuan Garuda Pancasila diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, Dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan
UU ini menyebutkan Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika merupakan Lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Lambang Negara.
Sedangkan bentuk Garuda Pancasila termaktub dalam pasal 46 hingga pasal 50.
Dalam pasal-pasal ini mendeskripsikan Lambang Negara secara detail, mulai bentuk hingga warna.
Lebih lanjut, di pasal 57 setiap orang dilarang:
a. mencoret, menulisi, menggambari, atau membuat rusak Lambang Negara dengan maksud menodai, menghina, atau merendahkan kehormatan Lambang Negara;
b. menggunakan Lambang Negara yang rusak dan tidak sesuai dengan bentuk, warna, dan perbandingan
ukuran;
c. membuat lambang untuk perseorangan, partai politik, perkumpulan, organisasi dan/atau perusahaan yang sama atau menyerupai Lambang Negara; dan
d. menggunakan Lambang Negara untuk keperluan selain yang diatur dalam Undang-Undang ini.
Untuk ancaman hukumannya dijelaskan di pasal 69 berupa hukuman penjara paling lama 1 tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000,00.
Baca lebih lanjut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, Dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan
