Presiden Joko Widodo ( Jokowi) menyatakan penyebaran virus Corona (Covid-19) membuat ekonomi dunia kian melambat secara masif dan signifikan, termasuk negara Indonesia.
Hal ini disampaikan dalam Konferensi Pers terkait penangan virus Covid19 di Istana Negara pada Minggu (15/3/2020).
Jokowi mengatakan telah memberikan dukungan anggaran negara yuntuk digunakan secara efektif dan efisien menangani penyebaran virus Covid-19.
"Pertama merujuk kepada Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana yang memungkinkan pemerintah dan pemerintah daerah untuk memprioritaskan menggunakan anggaran secara cepat," kata Jokowi, dilansir KompasTV Live.
Lebih lanjut, ia menyampaikan sebelumnya Menteri Keuangan telah mengeluarkan peraturan dan pedoman penyediaan anggaran terkait penanganan virus ini.
Anggaran tersebut dapat digunakan untuk memenuhi keperluan terkait penanganan virus Covid-19 kepada seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, serta gugus tugas percepatan penanganan Covid19.
"Adapun peraturan ini memberikan landasan hukum agar pihak yang relevan dapat menggunakan anggarannya dan mengajukan kebutuhan anggaran tambahan untuk menangani penyebaran Covid19," ujar Jokowi.
Jokowi mengatakan perekonomian Indonesia semakin menurun akibat dari pandemi global dari Covid-19.
Oleh karena itu, ia juga menyampaikan pemerintah akan terus melakukan langkah-langkah yang cepat guna mengantisipasi dampak buruk tersebut.
Adapun langkah-langkah tersebut antara lain, pemerintah memastikan ketersediaan bahan kebutuhan pokok yang cukup memadahi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
Selanjutnya, pemerintah juga telah memberikan insentif kebijakan ekonomi.
Hal ini sebelumnya telah disampaikan pula oleh Menteri Perekonomian dan jajaran menteri perekonomian agar masyarakat dapat mempertahankan berjalannya dunia usahanya masing-masing.
Tak hanya itu, Jokowi juga meminta agar kepala daerah mendukung kebijakannya dan melaksanakan dengan baik di daerahnya masing-masing.
"Saya juga minta kepada kepala daerah untuk mendukung kebijakan ini dan melakukan kebijakan yang memadai di daerah," kata Jokowi.
Jokowi menegaskan dirinya bersama seluruh jajaran kabinet telah bekerja keras menyiapkan dan menjaga Indonesia dari penyebaran wabah ini.
Pihaknya menyebut pemerintah telah berusaha meminimalkan implikasinya terhadap perekonomian di Indonesia.
Menyinggung mengenai Menteri Perhubungan yang positif terkena virus Corona, Jokowi masih yakin bahwa para menteri lainnya tetap bekerja dengan lebih keras.
"Langkah-langkah antisipatif telah dilakukan, dan saya yakinkan bahwa para menteri tetap bekerja penuh seperti biasa," tuturnya.
Ia mengungkapkan, kini beberapa menterinya telah bekerja secara online untuk mengatasi isu kesehatan dan dampak perekonomian akibat Covid-19 ini.
Presiden mengimbau agar masyarakat Indonesia tetap tenang, tidak panik, tetap produktif dengan meningkatkan kewaspadaan agar penyebaran wabah ini dapat segera dihentikan.
"Dengan kondisi ini, saatnya kita kerja dari rumah, belajar dari rumah, ibadah di rumah," ujarnya.
"Inilah saatnya bekerja bersama-sama, saling tolong menolong dan bersatu padu, gotong royong," pungkasnya.
Sebelumnya, Jokowi mengatakan pemerintah masih terus berkomunikasi dengan WHO dan menggunakan protokol kesehatan yang dikeluarkan WHO.
Jokowi juga menyebut, pemerintah selalu berkonsultasi dengan para ahli kesehatan masyarakat dalam menangani penyebaran Covid19 ini.
Dalam hal ini, pemerintah telah membentuk gugus tugas penanganan Covid19 yang diketuai oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Letjend TNI Doni Monardo.
Jokowi mengatakan, gugus tugas penanganan Covid19 tersebut telah bekerja secara dengan baik.
"Gugus tugas ini telah bekerja secara efektif dengan mensinergikan kekuatan nasional kita, baik pusat maupun daerah," kata Jokowi.
Lebih lanjut, pihaknya menuturkan penanganan ini melibatkan Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, dan Polri, serta dukungan dari swasta, lembaga sosial, dan perguruan tinggi.
Ia mengatakan tingkat penyebaran Covid-19 ini derajatnya bervariasi antara daerah satu dengan yang lain.
Oleh karena itu, Jokowi meminta kepada seluruh gubernur, bupati, dan wali kota untuk terus memonitor kondisi daerah dan berkonsultasi dengan pakar medis dalam menelaah setiap situasinya.
Tak hanya itu, ia juga meminta setiap kepala daerah menentukan status daerahnya masing-masing dengan berkonsultasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
Menurutnya, para kepala daerah harus dapat menentukan wilayahnya apakah termasuk siaga darurat atau kah tanggap darurat bencana non alam.
Dalam hal ini, Jokowi menekankan pemerintah pusat akan terus mendukung dalam memerangi penyebaran dan dampak Covid19.