SEPI PEMINAT - Petugas medis mengambil sampel spesimen warga saat melalukan tes usap atau swab test di taman kawasan Pasar Keputran Surabaya, Senin (20/7/2020). Tes swab massal yang digelar pemerintah kota Surabaya diperuntukkan untuk pedagang guna memutus mata rantai penularan virus Corona atau Covid-19 pasar Keputran itu sepi peminat. Dari total target 2000 orang pedagang hanya puluhan yang mau mengikuti tes.Fasilitas tes swab tersebut akhirnya dialihkan untuk masyarakat umum dan rujukan dari sejumlah puskesmas di Surabaya. SURYA/AHMAD ZAIMUL HAQ
Sebelumnya, belasan pedagang Pasar Keputran Surabaya dinyatakan positif COVID-19 setelah dilakukan pemeriksaan test swab sebanyak tiga kali dari 14 hingga 16 Juli 2020. Penambahan jumlah pasien positif corona di Purwakarta terus mengalami peningkatan.
Sebuah desa bahkan harus diisolasi.
Pemerintah pun menyalurkan bantuan makanan bagi warga desa tersebut.
Bupati Purwakarta, Anne Ratna Mustika menyampaikan kabar mengejutkan terkait jumlah pasien positif Covid-19 hingga Jumat (14/8/2020).
Anne Ratna Mustika menyebutkan hari ini ada 37 orang positif Covid-19. Data tersebut didapatkan dari Dinas Kesehatan Purwakarta.
"Ini jumlah tertinggi semenjak ada pandemi di Indonesia juga utamanya di Purwakarta. Ini peringatan bagi kita semua," katanya.
Anne Ratna Mustika pun menegaskan perlu adanya upaya yang cepat agar penyebaran tersebut dapat dihentikan. Dari jumlah 37 orang itu, kata Anne Ratna, terdapat beberapa klaster.
"Ada klaster Wanayasa tepatnya di Desa Wanasari. Jadi, satu desa itu diisolasi (lockdown). Dan kami salurkan bantuan makanan untuk mereka yang diisolasi," ujarnya.
Klaster berikutnya, Anne Ratna menyebut ada di klaster industri di Jatiluhur sebanyak enam orang juga ada klaster tenaga kesehatan puskesmas di Kecamatan Purwakarta dan Pasawahan dengan masing-masing kecamatan enam orang.
"Ada juga klaster perusahaan di Bungursari yang positif lumayan banyak pula," katanya.
Secara keseluruhan, Anne Ratna mengatakan di Purwakarta telah ada sebanyak 98 orang yang positif.
Namun, kini hanya ada 37 orang dan meminta warga untuk tetap memperhatikan protokol kesehatan.
"Kami mohon warga ringankan pekerjaan dokter dan perawat kita. Karena mereka bekerja 24 jam. Jangan sampai mereka yang sebagai benteng pertahanan kita juga terkena. Nanti siapa yang akan merawat juga mengobati warga yang sakit?" ujarnya.
Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat ( DPRD Jabar), Ida Wahida Hidayati, mengatakan terdapat 38 orang di Gedung DPRD Jabar yang dinyatakan positif Covid-19.
Mereka terdiri atas sejumlah anggota dewan beserta pegawai, baik PNS maupun Non-PNS, yang bekerja di lingkungan Gedung DPRD Jabar.
"Ada 38 orang yang positif, saya mendapatkan datanya dari Labkesda Jabar, tapi belum diinvetarisir berapa orang anggota, berapa PNS, berapa non-PNS, karena campur. Kita sedang inventarisir soalnya hasilnya baru datang dari Labkesda Jabar," ujar Ida saat dihubungi, Jumat (14/8/2020).
Sebelumnya beredar foto screenshoot yang memperlihatkan data sejumlah anggota dan pegawai DPRD Jabar yang terkonfirmasi positif Covid-19.
Rata-rata yang poaitif ini memiliki angka CT hasil di atas 36,7. Terdapat juga nama sejumlah anggota dewan yang dinyatakan positif.
"Laporannya barusan tiba. Kita sedang koordinasi ke sana ke sini karena kita akan memfasilitasi isolasi mandirinya di BPSDM Jabar. Kita menganjurkan semuanya ke sana, supaya aman," kata Ida.
Sebelumnya, pengetesan tes usap atau swab test ini dilakukan kepada anggota dewan dan pegawai di Gedung DPRD Jabar pada Rabu (12/8).
Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Provinsi Jawa Barat, Haru Suandharu, mengatakan awalnya beredar kabar bahwa di Gedung DPRD Provinsi Jawa Barat terdapat sejumlah anggota dewan dan stafnya yang terkonfirmasi positif Covid-19.
Haru mengatakan berdasarkan kabar tersebut, ada 14 anggota dewan dan staf yang dinyatakan positif Covid-19 dari hasil swab test beberapa hari lalu.
Menurut Haru, hal ini belum diumumkan secara resmi oleh unsur Pimpinan DPRD Jabar.
"Baru 14 orang yang saya dapat kabarnya positif, itupun hanya dengar-dengar kabar saja. Seharusnya pimpinan dewan yang kompeten mengumumkan kabar resminya. Data 14 ini belum resmi ya," kata Haru saat dihubungi, Jumat (14/8/2020).
Haru mengatakan sementara ini anggota dewan dari Fraksi PKS belum satu pun yang masuk dalam daftar yang dinyatakan positif Covid-19 tersebut.
"Saya prihatin kalau sudah ada 14 orang yang positif berdasarkan PCR. Jadi saya kira harus dilaksanakan protokol penanggulangan Covid-19 di kantor dewan, diperbaiki. Mungkin harus ada mekanisme work from home dan bagaimana pelayanan kepada masyarakat terus berjalan," katanya.
Haru menuturkan dewan sendiri harus terus mengerjakan tugasnya yakni penanganan aspirasi masyarakat, pembahasan KUA PPAS, dan tugas lainnya, termasuk penanggulangan Covid-19.
"Jadi saya kira itu kewenangan pimpinan, harus ada langkah-langkah seperti desinfektanisasi, kemudian harus diketatkan protokol di Kantor DPRD," katanya.
Sebetulnya, katanya, protokol kesehatan pencegahan Covid-19 sudah dilakukan di DPRD Jabar. Hanya saja, mulai longgar seiring adaptasi kebiasaan baru.
"Cuma kalau saya nilai, mungkin ikut-ikutan masyarakat, jadi kungkin agak kendor gitu ya. Saya kira minta ditingkatkan lagi. Introspeksi semuanya, di Kantor DPRD protokol ini diperbaiki, diperketat, tapi jangan sampai fungsi-fungsi dewan sampai berhenti, harus berjalan dengan menyesuaikan protokol Covid-19," katanya.
Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Provinsi Jawa Barat, Haru Suandharu, mengatakan awalnya beredar kabar bahwa di Gedung DPRD Provinsi Jawa Barat terdapat sejumlah anggota dewan dan stafnya yang terkonfirmasi positif Covid-19.
"Saya prihatin kalau sudah ada orang yang positif berdasarkan PCR. Jadi saya kira harus dilaksanakan protokol penanggulangan Covid-19 di kantor dewan, diperbaiki. Mungkin harus ada mekanisme work from home dan bagaimana pelayanan kepada masyarakat terus berjalan," katanya melalui ponsel, Jumat (14/8/2020).
Haru menuturkan dewan sendiri harus terus mengerjakan tugasnya yakni penanganan aspirasi masyarakat, pembahasan KUA PPAS, dan tugas lainnya, termasuk penanggulangan Covid-19.
"Jadi saya kira itu kewenangan pimpinan, harus ada langkah-langkah seperti disinfektanisasi, kemudian harus diketatkan protokol di Kantor DPRD," katanya.
Sebetulnya, katanya, protokol kesehatan pencegahan Covid-19 sudah dilakukan di DPRD Jabar.
Hanya saja, mulai longgar seiring adaptasi kebiasaan baru.
"Cuma kalau saya nilai, mungkin ikut-ikutan masyarakat, jadi mungkin agak kendor gitu ya. Saya kira minta ditingkatkan lagi. Introspeksi semuanya, di Kantor DPRD protokol ini diperbaiki, diperketat, tapi jangan sampai fungsi-fungsi dewan sampai berhenti, harus berjalan dengan menyesuaikan protokol Covid-19," katanya.
Haru mengatakan berdasarkan kabar awalnya, ada 14 anggota dewan dan staf yang dinyatakan positif Covid-19 dari hasil swab test beberapa hari lalu.
Menurut Haru, hal ini belum diumumkan secara resmi oleh unsur Pimpinan DPRD Jabar.
"Baru 14 orang yang saya dapat kabarnya positif, itupun hanya dengar-dengar kabar saja. Seharusnya pimpinan dewan yang kompeten mengumumkan kabar resminya. Data 14 ini belum resmi ya," kata Haru.
Haru mengatakan sementara ini anggota dewan dari Fraksi PKS belum satu pun yang masuk dalam daftar yang dinyatakan positif Covid-19 tersebut.
Subscribe by Email
Follow Updates Articles from This Blog via Email
No Comments