Partai Keadilan Sejahtera (PKS) akan mengusung calon kepala daerah untuk melawan pasangan Gibran Rakabuming Raka - Teguh Prakoso dalam Pilkada Solo 9 Desember 2020.
Ketua Dewan Pimpinan Wilayah PKS Jawa Tengah Abdul Fikri Faqih mengatakan, PKS telah membangun komunikasi dengan partai politik lainnya untuk berkoalisi untuk mengusung calon wali kota dan wakil wali kota Solo.
"Di Solo kan baru PDIP yang sudah jelas, partai lain belum jelas usung siapa, kalau baru lisan saja (dukung Gibran), itu tidak bisa dipercaya. Jadi saya kira ini peluang dan kami bangun komunikasi dengan partai lain," papar Fikri saat dihubungi Tribunnews, Jakarta, Minggu (19/7/2020).
Menurut Fikri, PKS memiliki prinsip mengkonsolidasikan kehidupan demokrasi supaya sehat.
Sehingga, masyarakat Solo perlu diberikan banyak pilihan dalam menentukan pemimpinnya.
"Kalau tidak dikasih opsi lain, itu namanya tidak demokrasi. Jadi ada pilihan visi misi yang bagus yang mana, tidak diarahkan ke satu opsi saja," ucap Fikri.
Terkait sosok yang akan dimajukan Pilkada Solo, Fikri menyebut PKS terbuka kepada semua pihak, termasuk Achmad Purnomo yang saat ini menjabat sebagai Wakil Wali Kota Solo.
"Opsinya seperti itu bisa (majukan Purnomo), tapi kami akan bertanya ke kader, tanya ke umat, umat itu ada Muhammadiyah, NU dan lainnya," papar Fikri
"Jadi PKS komunikasi semua pihak dan terbuka, termasuk Pak Purnomo, kami sudah lama berkomunikask dengan beliau juga. Tapi tidak bisa PKS ambil, ada mekanismenya," sambung Fikri.
Diketahui, jumlah kursi di DPRD Solo sebanyak 45 kursi, 30 kursi diraih PDIP, sisanya PKS 5 kursi, Gerindra, Golkar, PAN masing-masing 3 kursi dan PSI 1 kursi.
Syarat untuk mengajukan calon sendiri adalah 9 kursi atau 20 persen dari total kursi.
Oleh sebab itu, jika PKS mengusung calon kepala daerah di Kota Solo, maka harus berkoalisi dengan partai lain.
Direktur Eksekutif Indonesia Political Review menilai, akan meraih kemenangan dengan mudah di Pilkada Kota 2020.
Menurut Ujang, bahkan putra Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu akan melawan 'kotak kosong' saat pemilihan 9 Desember 2020, mendatang.
"Yang jelas Gibran akan meluncur dan bisa menang mudah. Bahkan dia bisa lawan kotak kosong. Kalau pun ada lawannya, bisa jadi hanya sebagai boneka," kata Ujang saat dihubungi Tribunnews, Sabtu (18/7/2020).
Selain itu, Ujang memprediksi akan terjadi konflik kepentingan dalam kontestasi Pilkada
Menurutnya, hal itu jelas tidak baik untuk perkembangan politik di Indonesia. Karena akan mengokohkan oligarki politik dan politik dinasti.
"Akan jadi pembenaran dan semakin kuatnya oligarki dan politik dinasti, baik di tingkat daerah maupun nasional," jelas Ujang.
Selain itu, Ujang menilai bahwa majunya Gibran terlalu dipaksakan.
Hal tersebut terlihat bahwa Gibran tak lolos dalam administrasi pencalonan sebagai walikota .
"Namun PDIP tetap meloloskan dan bahkan memberikan rekomendasi ke Gibran," ucapnya.
Subscribe by Email
Follow Updates Articles from This Blog via Email
No Comments